Negara Selingkuh Rep. Indonesia = Waralaba Ideologi

Kita tentu masih ingat (kalau tidak lupa…) ketika sekolah di bangku Taman Kanak-Kanak yaitu menghafalkan Sila-Sila di dalam Pancasila. Dikatakan bahwa pancasila merupakan falsafah bangsa yaitu idiologi dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ibarat rumah, maka pancasila adalah pondasi untuk meletakkan segala macam yang berkaitan dengan rumah tersebut. Dengan demikian Pancasila dan sila-sila yang ada di dalammnya, kalau diimplementasikan ke dalam sistem negara hukum, maka segala macam produk hukum, aturan dan sebagainya tidak boleh bertentangan dengan konsep Pancasila tersebut. Kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa dijadikan pedoman dalam dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang kita kenal dengan UUD 1945 (meskipun telah banyak juga yang diamandemen).

Di dalam UUD tersebut khususnya Pasal 33 berbunyi (kalau tidak salah….):

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sampai di sini tidak ada yang keliru dalam kacamata sinkronisasi antara pasal tersebut dengan isi Pancasila. Saya tidak akan ”bertele-tele” membahas ”yurisologi”, sehingga kita fokuskan langsung pada implemetasinya di dalam kehidupan secara langsung.

Sebagai wujud keadilan sosial, sistem ekonomi sebuah negara sepantasnya menempatkan pemerataan sama mendesaknya dengan pertumbuhan dan rakyat sama pentingnya dengan kaum kapitalis. Dengan demikian, kita benar-benar berbicara tentang sistem ekonomi sebuah negara, yakni sistem ekonomi yang mewakili hajat dan maslahat orang banyak seperti dimaklumatkan oleh Pasal 33 UUD.

Namun begitu, semenjak pemerintahan Orde Baru hingga reformasi bergulir ada berbagai gelagat, kebijakan yang tidak pro rakyat kecil. Sejak pemerintah Orde Baru dengan sadar mengubah arah dan sistem pembangunan ekonomi Pancasila ke kapitalisme. Padahal, sistem ekonomi Indonesia telah ditetapkan sebagai sistem ekonomi Pancasila sebagaimana dalam Tap No. XXIII/MPRS/1966 Pasal 6. Namun perkembangan selanjutnya, sistem ekonomi diubah ke arah sistem kapitalisme yang liberal dengan membiarkan perkembangan usaha swasta yang serakah dalam bentuk konglomerasi sebagaimana laporan World Bank Indonesian Sustaining Development, report, No 11737 yang merupakan laporan Bank Dunia Perwakilan Jakarta pada tahun 1993. Maka jelaslah di sini, proses swastanisasi atau privatisasi terjadi secara besar-besaran bersamaan dengan berkembangnya liberalisasi dan globalisasi, dan meningkatnya peran swasta yang tidak terkendali hingga kini.

Indonesia yang gagah berani melawan kepentingan kapitalisme liberalisme pada awal kemerdekaan (1945-52) dan pada periode sistem sosialisme religius (1959-66) menjadi ciut dan memenuhi LoI dengan IMF, privatisasi menyebabkan ketergantungan ekonomi pada kepentingan ekonomi asing. Pada waktu itu perusahaan nasional yang memindahkan modal ke Singapura dimanfaatkan dengan menamakannya nasionalisme baru, sehingga kita melanggar Pasal 33 UUD 1945 yang demokratis berasas kekeluargaan. Maka, sudah sepantasnya kita tidak menyerah pada keharusan melaksanakan privatisasi BUMN. Privatisasi yang melepaskan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak ke tangan individu yang secara kapital dipandang kuat dan efisien.

Paham kapitalisme liberal mengabaikan paham kooperativisme (tolong-menolong) dan mementingkan kepentingan pribadi demi tercapainya kepuasan dan laba maksimal. Ataupun biaya minimal dan kerugian minimal. Inilah arti efisiensi ekonomi dalam persaingan, sehingga siapa yang tidak efisien harus kalah dan mati tersingkir. Sistem ini antisubsidi dan antiproteksi secara membabi-buta, demi efisiensi si lemah tidak perlu dilindungi dan ditolong, walaupun mereka sedang belajar sekalipun.

Ekonomi kapitalisme adalah perang bebas (free-fight), menghadirkan kehidupan ekonomi penuh tensi dan stres, membentuk masyarakat kerja tanpa arah. Sistem ini jauh dari berpikir sinergi dan kerja sama mutualitas sebagai kekuatan ekonomi, mengabaikan kewajiban hidup rukun untuk membentuk suatu masyarakat yang damai. Model ekonomi ini berjangkauan kepentingan parsial, semata-mata meraih nilai tambah ekonomi, sedangkan ekonomi kerja sama berjangkauan kepentingan multiparsial yang berorientasi tidak saja nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial-kultural.

Semangat ekonomi Pancasila adalah semangat demokrasi, di dalamnya memberikan rakyat untuk berdemokrasi ekonomi menuju kemakmuran bersama. Sistem itu bercirikan, pertama, perekonomian berasas kekeluargaan. Kedua, pengawasan oleh lembaga-lembaga perwakilan. Ketiga, cabang-cabang produksi penting dikuasai negara. Keempat, hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kelima, hak milik berfungsi sosial. Keenam, daya kreasi warga negara bebas dikembangkan. Ketujuh, fakir miskin mendapat jaminan sosial negara. Kedelapan, dikembangkannya nilai moral dalam berekonomi.

Dari uraian di atas cukup kiranya untuk mengatakan bahwa Pancasila hanya tinggal namanya, karena jiwanya sudah menjadi Liberalisme Pancasila. Lebih diperparah lagi dengan tran para politikus besar yang bertindak dengan cara liberal dan bertentangan dengan Pancasila, begitu pula pejabat dan penegak keadilan, mengambil keputusan yang kadang-kadang menjatuhkan citra Pancasila. Atau pelaku ekonomi yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah, sangat kelihatan sekali yang jauh dari nilai-nilai berekonomi yang sesuai dengan Pancasila.

Sejak reformasi akhir 1997 makin banyak di antara kita yang enggan menyebut Pancasila. Meskipun lambang Garuda Bhinneka Tunggal Ika masih terpampang megah di tempat-tempat resmi. Bersamaan dengan itu, istilah ekonomi Pancasila lenyap. (menguap kalik ya..).

Logikanya begini, kita akan mendirikan rumah, maka rumah yang akan kita bangun harus sesuai dengan pondasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga jika rumah yang kita bangun tersebut tidak sesuai atau menyalahi pondasi tersebut, maka apa yang terjadi? Akibat yang paling terakhir yaitu rumah kita akan roboh! Atau begini pula logikanya, di dalam Surat Nikah dituliskan nama istri Juminem, tetapi yang kita gauli setiap hari adalah Endang. Maka status kita adalah selingkuh. Atau begini juga logikanya, kita jualan tetapi produk dan merek milik orang lain. Maka sistem bisnis kita adalah waralaba, yaitu waralaba idiologi.

Negara kita berfalsafahkan Pancasila tetapi memiliki rasa gado-gado yaitu Amerika, Eropa, Jepang, Arab, dsb…. (kok bisa ya. Mendingan tidur ah… biar besok ngak bangun kesiangan….huk…huk…huk…)

4 pemikiran pada “Negara Selingkuh Rep. Indonesia = Waralaba Ideologi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s