Laporan Penelitian

Euthanasia, Legal atau Non Legal?

In Total Artikel on Mei 25, 2008 at 5:07 pm

Hipocrates bersabda kepada murid-muridnya untuk tidak melakukan praktek euthanasia dan melakukan pengguguran kandungan.

(Di sisi lain)

Keinginan untuk mati merupakan hak asasi setiap manusia di atas segala hukum, baik hukum positif maupun kode etik profesi kedokteran.

Pada dasawarsa ini para dokter dan petugas kesehatan lain menghadapi sejumlah masalah dalam bidang kesehatan yang cukup berat ditinjau dari sudut pandang medis-etis-yuridis. Masalah yang dimaksud, antara lain: transplantasi organ manusia, inseminasi artificial, sterilisasi, bayi tabung, Abortus provocatus, dan euthanasia. Dari keenam masalah tersebut di atas maka euthanasia merupakan dilema yang menempatkan tenaga kesehatan pada situasi yang sangat sulit, karena sampai sekarang masih terus menjadi bahan perdebatan baik para ahli dari komponen agama, medis, dan etis belum memperoleh kesepakatan, akibat situasi ini semakin menempatkan dokter pada posisi yang sulit.

Kelompok yang tidak setuju berpendapat bahwa euthanasia adalah suatu pembunuhan yang terselubung, sehingga bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kelompok ini berpendapat bahwa hidup adalah semata-mata diberikan oleh Tuhan sendiri, sehingga tak seorang manusia atau institusi manapun yang berhak mencabutnya. Dengan demikian manusia sebagai ciptaan Tuhan yang tidak memiliki hak untuk mati. Kelompok yang pro berpendapat bahwa tindakan euthanasia dilakukan dengan persetujuan dan tujuan utama untuk menghentikan penderitaan pasien. Salah satu prinsip yang menjadi pedoman kelompok ini adalah pandapat bahwa manusia tidak boleh dipaksa untuk menderita. Jadi tujuan utamanya adalah meringankan penderitaan pasien dengan resiko hidupnya diperbaiki.

Euthanasia (eu = baik, thanatos = mati) atau good death / easy death sering pula disebut “mercy killing” pada hakekatnya pembunuhan atas dasar perasaan kasihan, sebenarnya tidak lepas dari apa yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri (the right self of determination) pada diri pasien. Hak ini menjadi unsur utama hak asasi manusia dan seiring dengan kesadaran baru mengenai hak-hak tersebut. Demikian pula dengan berbagai perkembangan ilmu dan teknologi (khususnya dalam bidang kedokteran), telah mengakibatkan perubahan yang dramatis atas pemahaman mengenai euthanasia.

Namun, uniknya, kemajuan dan perkembangan yang pesat ini rupanya tidak diikuti oleh perkembangan di bidang hukum dan etika. Pakar hukum kedokteran Prof. Separovic menyatakan bahwa konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kini dihadapkan pada kontradiksi antara etika, moral, dan hukum di satu pihak, dengan kemampuan serta teknologi kedokteran yang sedemikian maju di pihak lain.

Jadi, pertanyaan-pertanyaan seputar euthanasia itu sebenarnya akar permasalahan dari kontradiksi tersebut yang antara lain adalah Bagaimana “posisi” etika, moral, dan hukum bagi dokter yang harus berhadapan dengan realita euthanasia tersebut di tengah masyarakat.

Di dunia etik kedokteran kata euthanasia diartikan secara harfiah akan memiliki arti “mati baik”. Di dalam bukunya seorang penulis Yunani bernama Suetonius menjelaskan arti euthanasia sebagai “mati cepat tanpa derita”.

Euthanasia Studi Grup dari KNMG Holland (Ikatan Dokter Belanda) menyatakan:

“Euthanasia adalah perbuatan dengan sengaja untuk tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri”.

Kemudian oleh komisi negara yang dibentuk oleh pemerintah Belanda tahun 1984 yang bernama “Staats Commissie Euthanasia” dirumuskan dalam sebuah definisi:

“Euthanasia, tindakan mengakhiri hidup seseorang oleh orang lain dengan secara sengaja dan atas permintaan yang bersangkutan kepadanya”.

Secara umum euthanasia diartikan sebagai tindakan mengakhiri hidup seseorang atas dasar kasihan karena menderita penyakit, kecideraan, atau ketidakberdayaan yang tak mempunyai harapan lagi untuk sembuh (the mercy killing of the hoplessly ill, injured or incapacitated).

Dilihat dari cara melakukannya dikenal dua macam, yaitu euthanasia aktif jika dokter melakukan positive act yang secara langsung menyebabkan kematian dan euthanasia pasif jika dokter melakukan negative act tidak melakukan tindakan apa-apa yang secara tidak langsung menyebabkan kematian.

Dilihat dari orang yang membuat keputusan euthanasia dibagi menjadi Voluntary euthanasia, jika yang membuat keputusan adalah orang yang sakit dan Involuntary euthanasia, jika yang membuat keputusan adalah orang lain seperti pihak keluarga atau dokter karena pasien mengalami koma medis.

Selain pembagian-pembagian euthanasia seperti tersebut di atas terdapat pula beberapa istilah lain yang bisa dijadikan pertimbangan, yaitu:

Auto-euthanasia, bila pasien secara tegas menolak dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa hal ini akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dari penolakan tersebut ia membuat sebuah pernyataan tertulis Auto-euthanasia pada dasarnya adalah euthanasia pasif atas permintaan.

Pseudo euthanasia (Prof.Mr.H.J.J.Leenen), yaitu bentuk-bentuk pengakhiran hidup yang bukan euthanasia, tapi mirip dengan euthanasia, yang termasuk dalam penggolongan ini adalah pengakhiran perawatan pasien karena gejala brainstamdeath, keadaan yang bersifat emergency, perawatan medis yang tidak berguna lagi, dan pasien menolak perawatan medis.

Banyak dokter merasa ragu, apakah tindakan menghentikan atau melepaskan alat-alat penunjang kehidupan yang sudah terlanjur dipasang dapat dikategorikan sebagai tindakan euthanasia pasive. Keraguan seperti itu mestinya tak perlu kalau dokter memahami bahwa keputusan medik itu menjadi tanggung jawab dokter dan tidak dapat diganggu gugat atau dipengaruhi oleh siapapun.

Untuk menentukan kematian seseorang diperlukan kriteria diagnostik yang benar berdasarkan konsep diagnostik yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Kriteria diagnostik pertama yang dibuat oleh para ahli di bidang kedokteran adalah berdasarkan konsep “permanent of heart beating and respiration is death”. Setelah ditemukannya respirator yang dapat mempertahankan fungsi paru-paru dan jantung maka disusunlah kriteria baru berdasarkan pada kansep “brain death is death”. Terakhir, konsep diagnostik tersebut diperbaiki lagi menjadi “brain stem death is death”.

Di Indonesia, lkatan Dokter Indonesia (IDI) dengan surat keputusan Nomor 336/PB/A.4/88 merumuskan bahwa seseorang dinyatakan mati apabila fungsi spontan pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti (irreversible), atau apabila terbukti telah terjadi kematian batang otak.

Seorang filosof Yunani yang meletakkan landasan legisme bagi sumpah dokter dan etika kedokteran, Hippocrates menuntut para muridnya untuk bersumpah tidak melakukan euthanasia dan pengguguran kandungan, kemudian PP Thun 1969 tentang Lafal Sumpah Dokter Indonesia yang bunyinya sama dengan Deklarasi Jenewa 1948 dan Deklarasi Sydney 1968.

Dalam pasal 9, BAB II KODEKI tentang kewajiban dokter kepada pasien, disebutkan bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani menurut etik kedokteran, dokter tidak boleh menggugurkan kandungan dan mengakhiri hidup orang yang sakit meskipun menurut pengetahuan tidak mungkin sembuh.

Ditegaskan pula dalam Surat Edaran IDI No.702/PB/H2/09/2004 yang menyatakan sebagai berikut:

“Di Indonesia sebagai negara yang berazaskan Pancasila, dengan sila yang pertamanya adalah Ke Tuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat menerima tindakan “euthanasia aktif”

Namun apabila pasien dipastikan mengalami kematian otak maka pasien dinyatakan telah meninggal. Tindakan penghentian terapeutik diputuskan oleh oleh dokter yang telah berpengalaman, selain harus pula dipertimbangkan keinginan pasien, keluarga pasien, dan kualitas hidup yang diharapkan. Sesuai dengan surat edaran IDI menyatakan: Sampaikan kepada pasien dan atau keluarganya keadaan yang sebenarnya dan sejujur-jujurnya mengenai penyakit yang diderita pasien.

Dalam keadaan di mana ilmu dan teknologi kedokteran sudah tidak dapat lagi diharapkan untuk memberi kesembuhan, maka upaya perawatan pasien bukan lagi ditujukan untuk memperoleh kesembuhan melainkan harus lebih ditujukan untuk memperoleh kenyamanan dan meringankan penderitaannya.

Bahwa tindakan menghentikan usia pasien pada tahap menjelang ajalnya, tidak dapat dianggap sebagai suatu dosa, bahkan patut dihormati. Namun demikian dokter wajib untuk terus merawatnya, sekalipun pasien dipindah ke fasilitas lainnya.

MUI dalam fatwanya tidak memperbolehkan euthanasia karena tidak diperbolehkan agama. Hal senada juga ditegaskan oleh PGI, hanya dengan catatan bila secara medis sudah tidak ada harapan sembuh dan kondisi pasien justru semakin menderita. Membunuh tidak dibenarkan dalam agama namun keputusan euthanasia atas seseorang hanya bisa dilakukan jika diambil dalam persidangan yang mendengarkan keterangan ahli hukum, etika kedokteran, dan agama pasien.

Secara umum sebenarnya hukum tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai kematian seseorang. Hanya, disebutkan bahwa kematian adalah hilangnya nyawa seseorang, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut. Padahal, dengan kemajuan iptek kedokteran masa kini, detak jantung dan napas seseorang dapat terus dipertahankan karena fungsi otonomnya (dengan bantuan peralatan medis tertentu), walaupun sebenarnya otak atau batang otaknya telah berhenti berfungsi. Inilah yang di kalangan kedakteran dikenal sebagai keadaan vegetatif (vegetative state).

Permasalahan yang timbul kemudian adalah bahwa pasien tidak dapat melakukan kegiatan selayaknya manusia, hidup dengan bantuan alat-alat yang tentunya akan semakin memperpanjang penderitaan. Pada kasus ini jelas bahwa pasien mengalami kematian batang otak di mana secara etik-moral dapat menghentikan tindakan terpeutik dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan. Tindakan ini menurut Prof.J.J.leennen digolongkan pseudo euthanasia. Masalah kemudian berkembang ketika menyentuh hak dasar pasien untuk menentukan dirinya sendiri (the right self of determination), di mana tentunya pasien yang diwakili oleh keluarga meminta untuk mengakhiri hidup dengan melepas alat-alat bantu tersebut.

Dalam memandang kasus seperti ini kita memandang dari dua sisi, yaitu pertama, pasien memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan mempunyai hak untuk menolak perawatan, hal ini merupakan hak dasar yang tercantum di dalam UU HAM dan UU Kesehatan. Kedua, dokter mempunyai kewajiban bahwa di dalam menjalankan hak dan kebebasanya sebagai seorang dokter hendaknya menghormati hak dan kebebasan yang digunakan pasien untuk memenuhi tuntuntan yang adil sesuai dengan pertimbangan etik-moral.

Prof. Olga Lelacic dari fakultas hukum SPLIT mengemukakan bahwa seorang pasien yang meminta dokter untuk mengakhiri hidupnya sebetulnya tidak ingin mati tetapi ingin mengakhiri penderitaanya. Namun demikian di negara kita belum ada hukum yang jelas mengenai euthanasia ini. Dasar dari penentuan tindakan boleh dilakukan euthanasia atau tidak boleh dilakukan euthanasia adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, yaitu Surat Edaran No.702/PB/H.2/09/2004 tentang euthanasia.

Dalam pandangan hukum, euthanasia bisa dilakukan jika pengadilan megijinkan. Namun bila euthanasia dilakukan tanpa dasar hukum, maka dokter dan rumah sakit bisa dianggap melanggar pasal 345 KUHP, yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan sarana. Dari sudut pandang hukum euthanasia aktif jelas melanggar, UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM, yaitu Pasal 4, Pasal 9 ayat 1, Pasal 32, Pasal 51, Pasal 340, Pasal 344, dan Pasal 359.

Kalau anda ingin disuntik mati, jangan lupa bikin surat dulu ya…, Surat Pernyataan Persetujuan Diri Untuk Mati (SPPDUM), ya…, biar yang nyutik ngak masuk penjara… (huk… huk… huk…. maaf saya batuk).

  1. wah ulasan anda sangat menarik.
    memang sebuah dilema, tetapi secara pribadi saya berpendapat tidak ada manusia yang menginginkan kematian, jadi saya pribadi menolak euthanasia.

  2. saya jadi teringat kisah di Rumah Sakit Cipto yg dimana suaminya minta ke para Dokter RS,supaya minta di Euthanasia istrinya saya lupa itu,hehe..

    oh iya dari hukum agama gimana,mas?

  3. Waduh ulasannya sangat berbobot. Berat juga menganalisanya.

    Secara hukum di Perancis, sampai saat ini negara belum melegalkan Euthanasie.

    Kalo ini menurut permintaan pasien itu sendiri, tinggal dengan mudah sewaktu dia masih agak segeran/belum sakit benar/di bawah sadar, dia pergi ke ahli hukumnya dan membuat suatu surat pernyataan.

    Jika dia sakit, tak perlu ke rumah sakit. Maka dia akan mati sendiri.

    Kalo dia sakit, lalu dia pergi ke dokter/RS, maka diapun masih berkeinginan untuk hidup.

    Untuk masalah kesehatan, pemerintah perancis tidak pandang bulu merawat pasien, entah itu kaya ataupun miskin, entah pasien itu warga non legal sekalipun. Di sini di rawat dulu, baru urusan admin-nya belakangan. Karena semua orang berhak untuk hidup.

    Mungkin yang ditakutkan, keluarganya tidak mo repot atau mereka mo rebutan harta. maka mereka setuju dengan euthanasie.

    Lain lagi dengan di Indonesia, masalah kesehatan itu mahal sekali. Maka mungkin banyak orang yang setuju kali ya.

    Kalo RS menolak pasien utk berobat, karena pasien ini miskin, apa itu tidak termasuk Euthanasie?

    Wah bingung deh kasih pendapatnya!

  4. saya menolak aoa yang namanya euthanasia

  5. rasanya benar-benar beruntung ketemu blog ini. menambah wawasan. dan kurasa, tak perlu lagi komen. berbagai sisi sudah bicara dalam tulisan ini. tapi secara pribadi, kalo seandainya aku harus menderita karena sesuatu, aku akan buat ‘surat mati’. hehe

  6. saya pernah sempat berdiskusi tentang hal ini di mata kuliah pancasila..
    Ending-nya sama,, hukum Indonesia belum mengatur :D

  7. euthanasia sekarang hanya dikenal 1 saja, euthanasia pasif tidak lagi disebut sebagai euthanasia, tetapi disebut sebagai letting die…
    sedangkan yang disebut euthanasia, adalah euthanasia yang dulu kita kenal sebagai euthanasia aktif…
    saya tidak setuju dengan euthanasia…
    tetapi dg letting die (umpama seorang pasien, keluarganya tidak mampu lagi membiayai peralatan penunjang pasien) biasanya pasien terkadang masih dapat hidup, ada contoh kasus di New Jersey, setelah dilepas alat penunjangnya, dia masih dapat bertahan hidup dalam waktu 11 tahun, tetapi kemudian meninggal akibat pneumonia…

  8. trims buat ulasan yang menarik ini…menambah wawasan saya tentang euthanasia.
    menurut saya, tidak ada bedanya euthanasia dengan bunuh diri atau MEMBUNUH (bila keluarga mengambil keputusan utk pasen yg tidak sadar), sama – sama dibenci Tuhan..
    walaupun tiap orang mempunyai hak azasi untuk menentukan jalan hidupnya, tapi bukan berarti bisa digunakan dengan tidak bertanggungjawab
    pada dasarnya tiap orang NORMAL ingin hiduP, tapi klo ORANG yang gak normal….??(jawab sendiri aja…)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: